PATI, Kompasnewsjateng.com – Pemberhentian penerimaan guru honorer atau wiyata bakti dinilai oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pati, Bambang Susilo harus dikaji ulang. Menurutnya, kebijakan penghapusan guru honorer atau Wiyata ini sangat merugikan sektor pendidikan.
Bambang juga menilai kebijakan ini belum tepat untuk diterapkan karena dikhawatirkan suatu sekolah akan kekurangan tenaga pengajar.
“Karena tenaga-tenaga pengajar di SD ini sangat kurang. Sementara mengangkat honorer atau THL tidak boleh, ada aturan yang harus dihentikan. Ini perlu langkah cepat biar anak tidak terlantar,” ucapnya.
Apalagi jumlah guru dengan status ASN (Apatur Sipil Negara) saat ini sangat terbatas. Berbanding terbalik dengan guru honorer yang jumlahnya justru lebih banyak.
Bambang pun meminta kepada Dinas Pendidikan (Disdik) supaya guru honorer masih bisa mengajar.
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, pihaknya beberapa waktu lalu mendapatkan laporan bahwa Surat Edaran (SE) dari Disdik untuk pemberhentian penerimaan guru honorer ditarik kembali, untuk kemudian dilakukan evaluasi kembali.
Untuk bisa menampung apa yang menjadi permasalahan, pihaknya berencana mengadakan pertemuan bersama Disdik, Badan Kepegawaian, dan beberapa guru honorer untuk menentukan nasib mereka.
“Kemarin sempat ada surat edaran dari dinas pendidikan terus dicabut kembali, kita hanya konfirmasi. Kita juga pengen tahu keluhan-keluhan tenaga honorer terutama dibawah naungan Disdik,” tambahnya.
Lantaran merupakan kebijakan dari pemerintah pusat, Bambang berharap nantinya ada solusi dari keberadaan guru non PNS yang saat ini jumlahnya cukup banyak. (is/adv)
