PATI, Kompasnewsjateng.com – Sesuai amanah perundang-undangan soal keterbukaan informasi publik. Ketua DPRD Pati Ali Badrudin, memerintahkan agar masyarakat desa turut mengawasi jalannya pemerintahan desa supaya berjalan sebagaimana mestinya.
Salah satu yang ditekankan oleh Ali adalah soal penggunaan Dana Desa (DD). Sebab menurutnya, dana yang dikelola oleh kepala desa ini sangat rentan terhadap tindak pidana korupsi.
Ia mengaku sudah ada beberapa kejadian bahwa Kades di Pati tidak transparan, sehingga masyarakat jengkel dan melakukan aksi demonstrasi. Menurut Ai, masyarakat sudah pandai dalam melakukan pengawasan anggaran, khususnya di Kabupaten Pati.
“Masyarakat zaman sekarang itu sudah pada pinter-pinter apalagi ada medsos, masyarakat akan menggali persoalan atau permasalahan-permasalahan karena tidak adanya transparansi,” jelas Warsiti.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut juga berharap agar masyarakat dapat terus mengawal proses hukum pelaporannya dugaan penyelewengan anggaran kepala Desa.
“Kadang-kadang menjadi beban moral kami itukan, negara kita itu negara hukum, kita masyarakat mempunyai persolan, ketika persoalan sudah sampai ke jalur hukum, kadang-kadang itu mental,” tutupnya. (is/adv)
