PATI, Kompasnewsjateng.com – Anggota Komisi IX DPR-RI Edy Wuryanto, melaksanakan Reses bersama puluhan tenaga kesehatan di Desa Serutsadang, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati pada Minggu 15 Februari 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Edy memaparkan materi tentang BPJS Kesehatan yang belakangan ramai diperbincangkan masyarakat. Pasalnya, ada sekitar 11 juta peserta BPJS kesehatan dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dinonaktifkan oleh pemerintah di awal tahun 2026. Hal ini kemudian berdampak pada jutaan masyarakat Indonesia yang secara tiba-tiba kehilangan akses pengobatan secara gratis.
Edy selaku anggota di Komisi IX yang membidangi masalah kesehatan mengaku sudah meminta kepada Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kesehatan untuk mengkaji ulang kebijakan ini.
Politisi dari PDIP ini bahkan meminta tenggat waktu sampai 3 bulan agar ketiga kementerian itu mengevaluasi kebijakan ini karena menimbulkan kegaduhan ditengah masyarakat.
“Karena jarak antara nonaktif dengan masa berlaku dan informasi yang pendek, banyak masyarakat yang kaget tiba-tiba mereka dinonaktifkan apalagi yang punya penyakit kronis. Data 11 juta (peserta BPJS PBI), sejak November 2025 komisi IX sudah memberikan perintah tolong diberi waktu 3 bulan mulai dari masa penonaktifan sampai masa nonaktif. Sehingga masyarakat bisa menyiapkan diri dengan baik,” kata Edy.
Terkait anggaran, pihaknya juga telah menambah anggaran untuk BPJS kesehatan sampai Rp20 triliun di 2026 ini. Angka tersebut diharapkan bisa digunakan untuk mengaktifkan kembali peserta BPJS PBI yang dinonaktifkan selama 3 bulan mendatang. Sembari melakukan verifikasi data untuk menghentikan peserta yang benar-benar tidak layak mendapatkan BPJS PBI.
“Saya harap pemerintah harus cepat tanggap agar masalah ini bisa segera selesai. Saya juga mendorong yang 11 juta ini diberi waktu 3 bulan. Karena ini butuh surat bersama dari Mensos, Menkeu, dan Menkes. Diaktifkan dulu sampai tiga bulan ke depan, anggaran juga tidak besar hanya Rp1 triliun agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” imbuhnya.
Untuk di Karesidenan Pati sendiri, lanjut Edy, Kabupaten Pati menjadi yang terbanyak dengan 59 ribu peserta BPJS PBI yang dinonaktifkan. Kemudian disusul Rembang dengan 53 ribu peserta, Grobogan 40 ribu peserta, dan Blora 20 ribu peserta. (IS)
