
PATI, Kompasnewsjateng.com – Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Eko Kuswanto, menyayangkan langkah Kepala Desa Gadu, Kecamatan Gunungwungkal, Imam Sholikin, yang melaporkan sebanyak 17 warganya. Pelaporan tersebut dinilai tidak seharusnya menjadi pilihan utama dalam menyikapi persoalan antara pemerintah desa dengan masyarakat.
Politisi Partai Demokrat itu menyebut, persoalan tersebut diduga bermula dari polemik tanah bondo deso yang sebelumnya hendak dijual oleh kepala desa. Namun, upaya tersebut tidak berlanjut setelah terbentur aturan di Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Eko mengungkapkan, tanah bondo deso tersebut sebelumnya bahkan disebut sudah pernah didaftarkan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal itu menjadi salah satu bagian dari persoalan yang kemudian memicu kritik dan keberatan dari masyarakat setempat.
“Dulu tanah itu pernah hampir dijual karena sudah didaftarkan ke PTSL,” ungkap Eko, baru-baru ini.
Menurutnya, seorang kepala desa memiliki tanggung jawab untuk mengayomi seluruh masyarakat, termasuk warga yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan maupun langkah pemerintah desa.
Ia menilai, apabila terdapat persoalan atau perbedaan pendapat antara kepala desa dengan warganya, sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu melalui dialog dan musyawarah. Dengan demikian, persoalan tidak semakin melebar hingga berujung pada pelaporan terhadap masyarakat.
“Saya juga sangat menyayangkan sekali, harusnya yang namanya pimpinan apalagi kepala desa harusnya mengayomi masyarakat. Jika ada masalah bisa musyawarah dulu, jangan emosi melaporkan ke masyarakat,” tegasnya.
Eko juga mengingatkan bahwa kritik merupakan bagian dari hak masyarakat dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintahan. Karena itu, seorang pemimpin semestinya dapat menerima masukan dan kritik yang disampaikan oleh warganya.
“Ketika dikritik masyarakat ya kita harus menerima. Itu hak masyarakat mengkritik pemerintah,” pungkasnya. (ADV – Kompasnewsjateng.com)






