PATI, Kompasnewsjateng.com – Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Joni Kurnianto, menghadiri audiensi bersama Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun Kembangjoyo dengan Plt Bupati Pati, Selasa (10/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, Joni meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati menegakkan aturan terkait penataan kawasan zona merah bagi PKL.
Joni menegaskan, para pedagang harus mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014. Menurutnya, penataan kawasan perlu dilakukan agar aktivitas perdagangan tidak mengganggu ketertiban umum maupun kelancaran arus lalu lintas.
Politisi Partai Demokrat tersebut juga meminta agar para PKL yang masih berjualan di kawasan zona merah diarahkan untuk menempati lokasi yang telah disediakan pemerintah, yakni Alun-Alun Kembangjoyo.
Namun demikian, Joni menilai penegakan aturan harus dilakukan melalui tahapan yang jelas. Sebelum melakukan penertiban, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diminta terlebih dahulu memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada para pedagang mengenai ketentuan yang berlaku.
“Sebelum penertiban, tentu Satpol PP harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Satpol PP mengarahkan para PKL yang masih berjualan di zona merah agar berpindah dan berjualan di Alun-Alun Kembangjoyo,” jelas Joni.
Ia menambahkan, pendekatan persuasif melalui sosialisasi menjadi langkah awal agar para pedagang memahami aturan sekaligus mengetahui lokasi yang diperbolehkan untuk menjalankan aktivitas usahanya.
Meski begitu, Joni meminta Pemkab Pati tidak ragu mengambil tindakan tegas apabila masih ditemukan pedagang yang tetap melanggar aturan setelah sosialisasi dilakukan. Menurutnya, penegakan Perda harus berjalan konsisten agar tidak menimbulkan kesan pembiaran terhadap pelanggaran.
“Kalau sudah dilakukan sosialisasi, tetapi masih membandel, Satpol PP akan memberikan efek jera. Perda tetap harus ditegakkan, karena banyak keluhan masyarakat terkait aktivitas PKL yang menyebabkan kemacetan,” tutup Joni. (ADV – Kompasnewsjateng.com)
