PATI – Kompasnewsjateng.com –Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati Jawa Tengah ,Joni Kurnianto, menegaskan bahwa pedagang kaki lima (PKL) memiliki peran penting dalam menjaga perputaran ekonomi masyarakat. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah tidak hanya menjadikan program penataan PKL sebagai kegiatan seremonial tanpa tindak lanjut yang jelas.
Menurut Joni, pada awak media Sabtu ( 7/3/26) keberadaan PKL selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat kecil. Banyak warga yang menggantungkan penghasilan dari sektor informal tersebut, sehingga keberadaannya perlu dilindungi melalui kebijakan yang tepat.
“PKL ini bagian dari penggerak ekonomi masyarakat. Jangan hanya dijadikan objek penertiban atau sekadar program pencitraan. Mereka perlu dibina dan diberi kepastian agar usahanya bisa berkembang,” ujar Joni.
Ia menilai kebijakan terkait PKL harus didukung dengan regulasi yang jelas serta program pembinaan yang berkelanjutan. Dengan begitu, penataan yang dilakukan tidak merugikan pedagang kecil sekaligus tetap menjaga ketertiban kawasan.
Pandangan tersebut juga ia tuangkan dalam disertasinya di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang yang membahas tentang penguatan regulasi pedagang kaki lima dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, regulasi yang kuat akan memberikan kepastian bagi para pedagang, sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan penataan kawasan secara lebih terarah.
Selain itu, Joni juga menyoroti pengelolaan sejumlah fasilitas publik di Kabupaten Pati. Ia mencontohkan kawasan Alun-alun Kembangjoyo dan Plaza Pragolo yang telah dibangun dengan anggaran besar, namun perlu diimbangi dengan pengelolaan yang maksimal.
“Jangan sampai sudah dibangun dengan anggaran besar, tapi pengelolaannya kurang maksimal. Harus ada perhatian terhadap kebersihan, perawatan, dan penataan pedagang agar kawasan tersebut benar-benar hidup,” tegasnya ( is )
