Sidak Komisi C DPRD Pati Soroti Rehabilitasi Jalan Gerit-Sumur yang Diduga Asal-asalan

PATI, Kompasnewsjateng.com – Komisi C DPRD Kabupaten Pati melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke ruas jalan Gerit-Sumur, Kecamatan Cluwak, pada Kamis (24/9/2026). Sidak tersebut dilakukan menyusul adanya aduan masyarakat terkait pekerjaan revitalisasi aspal hotmix di ruas jalan tersebut.

Ketua Komisi C DPRD Pati, Joni Kurnianto, mengatakan pihaknya menerima laporan dari masyarakat yang mempertanyakan titik pekerjaan jalan. Menurutnya, masyarakat menilai terdapat bagian jalan yang kondisinya masih cukup bagus namun justru mendapatkan pekerjaan perbaikan.

Kondisi ini justru berbalik dengan masih adanya ruas jalan rusak yang belum tersentuh pembangunan.

“Ini kita sidak karena ada laporan dari masyarakat. Mereka menyampaikan ada ruas yang diperbaiki, padahal kondisinya masih bagus,” ujar Joni.

Politisi Partai Demokrat tersebut menilai kondisi itu perlu menjadi perhatian, mengingat di sekitar lokasi masih ditemukan sejumlah ruas jalan yang kondisinya rusak dan membutuhkan penanganan.

Joni juga menyoroti kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Pati sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan tersebut.

Menurutnya, setiap pekerjaan infrastruktur semestinya didasarkan pada skala prioritas serta mempertimbangkan tingkat kerusakan dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Dengan demikian, anggaran yang digunakan dapat memberikan manfaat secara maksimal.

“Kami mempertanyakan perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan ini. DPUTR harus bisa menjelaskan dasar penentuan titik pekerjaan, termasuk bagaimana survei dan penentuan prioritasnya,” tegas Joni.

Selain persoalan titik pekerjaan, Komisi C juga akan mencermati kualitas pembangunan rabat beton yang dikerjakan. Hal tersebut penting untuk memastikan pekerjaan yang menggunakan anggaran pemerintah benar-benar sesuai spesifikasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Joni menegaskan, pihaknya tidak ingin mencari-cari kesalahan dalam pembangunan infrastruktur. Namun, setiap aduan masyarakat tetap harus ditindaklanjuti dan diperiksa secara langsung agar persoalan di lapangan dapat diketahui secara objektif.

“Kita turun ke lapangan untuk melihat langsung. Kalau memang ada yang tidak sesuai, tentu akan kami sampaikan kepada DPUTR untuk dievaluasi,” pungkasnya. (RED – Kompasnewsjateng.com)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *