
PATI, Kompasnewsjateng.com – DPRD Kabupaten Pati memerintahkan Badan Kehormatan (BK) untuk memproses laporan dari para kepala desa terkait insiden meninggalnya Kepala Desa Sukoharjo, Suparjo, setelah didatangi seseorang yang diduga merupakan anggota DPRD Pati bersama dua orang lainnya.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas aduan yang disampaikan para kepala desa kepada lembaga legislatif. DPRD Pati menegaskan, laporan tersebut akan ditangani melalui mekanisme dan ketentuan internal yang berlaku.
Wakil Ketua II DPRD Pati dari Fraksi PKB, Bambang Susilo, mengatakan Badan Kehormatan akan mulai bekerja memproses aduan tersebut dengan mengacu pada tata tertib (tatib) dan kode etik anggota DPRD.
Menurutnya, DPRD memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat apabila berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota dewan.
“Kami akan memproses aduan masyarakat sesuai dengan domain kami. Kami DPRD kan ada tatib dan kode etik, nanti kita beracara mulai hari ini BK (Badan Kehormatan) akan bekerja sesuai dengan aduan. Sanksi terberatnya bisa diberhentikan,” ungkap Bambang, Kamis 19 November 2026
Ia menegaskan, proses penanganan laporan akan dilakukan melalui mekanisme Badan Kehormatan. Nantinya, BK akan menelaah aduan dan memprosesnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Adapun sanksi yang dapat dijatuhkan bergantung pada hasil pemeriksaan serta pembuktian atas dugaan pelanggaran kode etik. Salah satu sanksi terberat yang memungkinkan dijatuhkan adalah pemberhentian dari keanggotaan DPRD.
Dengan langkah tersebut, DPRD Pati menyatakan akan menindaklanjuti laporan para kepala desa melalui jalur kelembagaan, menyusul peristiwa meninggalnya Suparjo yang kini menjadi perhatian masyarakat. (ADV – Kompasnewsjateng.com)





